Wilayah laut Indonesia mencapai 75,3 % dari total wilayah NKRI. Di dalam wilayah laut ini terkandung potensi sumberdaya yang sangat bervariasi baik hayati maupun nir-hayati. Potensi sumberdaya kelautan secara utuh meliputi sumberdaya perikanan, minyak bumi dan gas, jasa lingkungan (pariwisata bahari) dan transportasi laut. Jika semua potensi kelautan ini di kelola dengan baik maka diperkirakan 85 % perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sumber daya kelautan.
Namun sangat disayangkan bahwa paradigma pembangunan ekonomi Indonesia selama ini masih berbasis daratan. Padahal fakta sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya adalah kejayaan Negara (kerajaan) Maritim yang mengandalkan ketahanan ekonomi nasional melalui sentra pelabuhan dan jalur perdagangan laut yang implikasinya rakyat mampu mengembangkan potensi pangan secara mandiri untuk kesejahteraan mereka. Tragedi pemahaman daratan inilah yang sangat dimungkinkan menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan krisis pangan meningkat di berbagai daerah terpencil khususnya masyarakat pesisir (nelayan).
Visi membangun ekonomi Indonesia berbasis kelautan untuk mengembalikan kejayaan negara maritim ini yang menjadi filosofi berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999 dibawah mandat Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur). Dalam perkembangannya selama kurun waktu 11 tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan cikal bakal lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia tetap konsisten dan menggandeng gerbong (sektor) lain dalam sebuah gerakan “Revolusi Biru” yakni merubah pardigma pembangunan berbasis daratan menuju paradigma pembangunan berbasis kelautan.
Gerakan Revolusi Biru ini telah mengeluarkan petisi bersama yang menjadi platform gerakan perubahan yakni memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi; mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; meningkatkan produktifitas dan daya saing berbasis pengetahuan; dan memperluas akses pasar domestik dan internasional.
Platform gerakan revolusi Biru ini yang menjadi trade mark (visi dan misi) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2010 – 2014 dibawah Nakhkoda Dr. Fadel Muhammad melalui visinya “menjadi negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015 dengan misi untuk “mensejahterakan Masyarakat kelautan dan perikanan”.
Merubah cara berfikir (paradigma) bangsa Indonesia dari daratan menuju laut layaknya merubah budaya atau kebiasaan masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah sistem peradaban dan ini membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Sangat beralasan mengapa platform pertama pada Gerakan Revolusi Biru berbunyi “memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi”, maknanya orientasi pendidikan dan kebudayaan menjadi lokomotif pembangunan kelautan Indonesia, dengan kata lain pendidikan kelautan dan perikanan dianggap prioritas gerakan sekarang sekaligus investasi jangka panjang untuk mewujudkan “budaya bahari” yang tujuan utamanya untuk kesejateraan masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan).
Merupakan tugas mulia jika suatu lembaga pendidikan kelautan dan perikanan ingin mewujudkan sebuah peradaban bangsa yang berbudaya bahari. Sehingga perlu diciptakan sistem pendidikan khusus yang pro-rakyat miskin, pro-fesional dan pro-usaha. Sistem ini yang sedang dikembangkan unit kerja Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Jika gerakan ini dilaksanakan di seluruh pelosok nusantara, maka tentunya produksi kelautan dan perikanan dalam skala nasional akan meningkat. Sehingga cita-cita “menjadi negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia” bukanlah sebuah angan-angan belaka melainkan menjadi cita-cita luhur yang patut diperjuangkan bersama karena ini merupakan amanat konsitutusi yakni setiap daerah berhak atas pemerataan pembangunan yang sama guna “Mensejahterakan Masyarakatnya” khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mayoritas tinggal di 75,3 % wilayah NKRI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar