Selasa, 31 Mei 2011
DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN BADUNG: Vaksinasi Rabies di Badung
DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN BADUNG: Vaksinasi Rabies di Badung: "Dalam rangka mewujudkan Bali bebas rabies tahun 2012 upaya vaksinasi masal mulai digalakkan, kegiatan vaksinasi rabies secara massal di 5 ka..."
Kondisi Rumah Tangga Perikanan Budi Daya
Rumah tangga perikanan merupakan kegiatan rumah tangga yang melakukan kegiatan budi daya ikan serta binatang air dan tanaman air yang bertujuan untuk menjual sebagian atau keseluruhan hasilnya. Di Bali selama kurun waktu 2005-2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 lalu jumlah rumah tangga perikanan budi daya menurut jenisnya seperti budi daya laut, tambak, kolam, sawah, jaka apung serta lainnya di Bali mencapai 9.142 orang, pada tahun 2007 mencapai 8.484 orang, 2008 sekitar 9.225 orang, 2009 mencapai angka 9.194 orang dan pada tahun 2010 lalu meningkat 16.685 orang.
Peningkatan tersebut tidak terlepas dari minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budi daya, baik itu budi daya tambak pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 4.947 orang, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 3.973 orang.
Kegiatan budi daya kolam yang mana pada tahun 2010 mencapai 4.567 orang, naik 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni hanya 2.891 orang. Peningkatan signifikan juga terjadi pada budi daya sawah pada tahun 2010 mencapai angka 3.401 orang, naik dibanding tahun sebelumnya hanya 2.018 orang.
Peningkatan rumah tangga perikanan budi daya turut serta meningkatkan jumlah tenaga kerjanya. Lebih jauh dingkapkan, selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2007-2010, jumlah tenaga kerja perikanan budi daya di Bali meningkat, namun tidak terlalu pesat.
Pada tahun 2007-2009 jumlah tenaga kerja di perikanan budi daya rata-rata mencapai 21.000 orang, dan naik menjadi 22.788 orang tahun 2010 lalu. Kegiatan perikanan budi daya mulai diminati oleh masyarakat sebagai salah satu profesi atau usaha bagi mereka.
Demikian pula permintaan komoditi perikanan budi daya di pasaran meningkat serta makin bergairahnya harga komoditi perikanan merupakan salah satu pemicu tumbuhnya jumlah rumah tangga maupun tenaga kerja di sektor perikanan budi daya.
Peningkatan tersebut tidak terlepas dari minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budi daya, baik itu budi daya tambak pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 4.947 orang, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 3.973 orang.
Kegiatan budi daya kolam yang mana pada tahun 2010 mencapai 4.567 orang, naik 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni hanya 2.891 orang. Peningkatan signifikan juga terjadi pada budi daya sawah pada tahun 2010 mencapai angka 3.401 orang, naik dibanding tahun sebelumnya hanya 2.018 orang.
Peningkatan rumah tangga perikanan budi daya turut serta meningkatkan jumlah tenaga kerjanya. Lebih jauh dingkapkan, selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2007-2010, jumlah tenaga kerja perikanan budi daya di Bali meningkat, namun tidak terlalu pesat.
Pada tahun 2007-2009 jumlah tenaga kerja di perikanan budi daya rata-rata mencapai 21.000 orang, dan naik menjadi 22.788 orang tahun 2010 lalu. Kegiatan perikanan budi daya mulai diminati oleh masyarakat sebagai salah satu profesi atau usaha bagi mereka.
Demikian pula permintaan komoditi perikanan budi daya di pasaran meningkat serta makin bergairahnya harga komoditi perikanan merupakan salah satu pemicu tumbuhnya jumlah rumah tangga maupun tenaga kerja di sektor perikanan budi daya.
Vaksinasi Rabies di Badung
Dalam rangka mewujudkan Bali bebas rabies tahun 2012 upaya vaksinasi masal mulai digalakkan, kegiatan vaksinasi rabies secara massal di 5 kabupaten Badung, Buleleng, Denpasar, Karangasem, dan Tabanan akan dimulai tanggal 11 Juni. Vaksinasi rabies di Gianyar akan dilakukan mulai Juli.
Kegiatan vaksinasi rabies secara masal untuk bulan Mei berlangsung di tiga kabupaten meliputi Bangli, Klungkung, dan Jembrana. Sampai akhir Mei ini, ditargetkan tujuh ribu hewan pembawa rabies (HPR) khususnya anjing sudah divaksinasi di tiga kabupaten tersebut.
Kegiatan vaksinasi rabies di Bali tahun 2011 ini, dimulai di tiga kabupaten meliputi Bangli, Klungkung, dan Jembrana. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan akhir Mei. Disnak menargetkan sampai akhir Mei (selama 7 hari) HPR yang divaksinasi mencapai 7.000 ekor.
HPR yang telah tervaksinasi baru mencapai 4.553 ekor. Sampai akhir Mei ini, diharapkan target 7.000 anjing tervaksinasi dapat tercapai. Dipaparkan, total vaksinasi yang tersedia mencapai 340.000 dss. Pasokan vaksin tersebut untuk vaksinasi masal di seluruh Bali . Target sampai akhir program vaksinasi masal, HPR tervaksinasi di Bali diharapkan mencapai 300.000 ekor.
Kendala dalam penanganan vaksinasi rabies adalah banyak anjing yang akan divaksinasi masih berkeliaran atau belum diikat atau dikandangkan. Selain itu, anjing di pekarangan rumah tetapi pemiliknya tidak ada di rumah (rumahnya kosong). Permasalahan tersebut sedikit menghambat pelaksanaan program vaksinasi rabies secara masal.
Tapi hal tersebut bukan masalah pokok yang penting adakan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat sudah siap dengan HPR jika jadwal vaksinasi akan dilaksanakan
Kegiatan vaksinasi rabies secara masal untuk bulan Mei berlangsung di tiga kabupaten meliputi Bangli, Klungkung, dan Jembrana. Sampai akhir Mei ini, ditargetkan tujuh ribu hewan pembawa rabies (HPR) khususnya anjing sudah divaksinasi di tiga kabupaten tersebut.
Kegiatan vaksinasi rabies di Bali tahun 2011 ini, dimulai di tiga kabupaten meliputi Bangli, Klungkung, dan Jembrana. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan akhir Mei. Disnak menargetkan sampai akhir Mei (selama 7 hari) HPR yang divaksinasi mencapai 7.000 ekor.
HPR yang telah tervaksinasi baru mencapai 4.553 ekor. Sampai akhir Mei ini, diharapkan target 7.000 anjing tervaksinasi dapat tercapai. Dipaparkan, total vaksinasi yang tersedia mencapai 340.000 dss. Pasokan vaksin tersebut untuk vaksinasi masal di seluruh Bali . Target sampai akhir program vaksinasi masal, HPR tervaksinasi di Bali diharapkan mencapai 300.000 ekor.
Kendala dalam penanganan vaksinasi rabies adalah banyak anjing yang akan divaksinasi masih berkeliaran atau belum diikat atau dikandangkan. Selain itu, anjing di pekarangan rumah tetapi pemiliknya tidak ada di rumah (rumahnya kosong). Permasalahan tersebut sedikit menghambat pelaksanaan program vaksinasi rabies secara masal.
Tapi hal tersebut bukan masalah pokok yang penting adakan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat sudah siap dengan HPR jika jadwal vaksinasi akan dilaksanakan
Senin, 30 Mei 2011
Menu Ikan tetap Diburu Konsumen
Makanan olahan aneka jenis ikan, tetap menjadi menu favorit dan selalu diburu konsumen. Menu makanan ini dikenal sehat, bergizi dan mengandung nilai protein tinggi sehingga disukai berbagai lapisan masyarakat.
Konsumennya tetap ramai, asalkan bahan baku ikan terpenuhi di pasaran,permintaan menu makanan olahan ikan nyaris tidak pernah sepi. Hanya saja kendalanya selama ini, ketersediaan bahan baku beupa ikan di pasaran yang tidak menentu. Seperti saat ini, nelayan jarang melaut membuat pasokan ikan tuna, cakalang, martin, kakap dan lainnya berkurang. Akibatnya, konsumen juga agak menurun karena banyak yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Pada hal jika bahan baku tersedia, lebih dari 300 orang konsumen per hari menikmati menu makanan olahan ikan laut. Seperti sate lilit, bakso, ikan bakar dan lainnya yang sudah cukup terkenal di Bali. Terlebih lagi, dengan banyaknya hari libur membuat jumlah konsumen makin ramai.
Banyak konsumen yang kecewa, karena tidak bisa menikmati menu makanan kesukaan karena bahan baku ikan terbatas, menu makanan dari ikan cukup mudah dalam proses pengolahannya. Di samping itu, menu ikan disukai semua lapisan masyarakat. Kondisi inilah membuat menu makanan dari ikan nyaris tidak pernah sepi pembeli, hanya saat-saat tertentu saja jumlahnya menurun.
Dibandingkan dengan harga daging sapi dan babi mahal, yang membuat konsumen banyak berpaling ke menu makanan dari ikan. Apakah sup ikan, sate ikan, bakso ikan, ikan bakar dan lainnya baik dari air tawar maupun laut.
Konsumennya tetap ramai, asalkan bahan baku ikan terpenuhi di pasaran,permintaan menu makanan olahan ikan nyaris tidak pernah sepi. Hanya saja kendalanya selama ini, ketersediaan bahan baku beupa ikan di pasaran yang tidak menentu. Seperti saat ini, nelayan jarang melaut membuat pasokan ikan tuna, cakalang, martin, kakap dan lainnya berkurang. Akibatnya, konsumen juga agak menurun karena banyak yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Pada hal jika bahan baku tersedia, lebih dari 300 orang konsumen per hari menikmati menu makanan olahan ikan laut. Seperti sate lilit, bakso, ikan bakar dan lainnya yang sudah cukup terkenal di Bali. Terlebih lagi, dengan banyaknya hari libur membuat jumlah konsumen makin ramai.
Banyak konsumen yang kecewa, karena tidak bisa menikmati menu makanan kesukaan karena bahan baku ikan terbatas, menu makanan dari ikan cukup mudah dalam proses pengolahannya. Di samping itu, menu ikan disukai semua lapisan masyarakat. Kondisi inilah membuat menu makanan dari ikan nyaris tidak pernah sepi pembeli, hanya saat-saat tertentu saja jumlahnya menurun.
Dibandingkan dengan harga daging sapi dan babi mahal, yang membuat konsumen banyak berpaling ke menu makanan dari ikan. Apakah sup ikan, sate ikan, bakso ikan, ikan bakar dan lainnya baik dari air tawar maupun laut.
Vaksin Massal Tahap Kedua Fokus di 48 Desa Tertular Rabies
Mangupura(Bali Post) -
Vaksinasi massal rabies tahap II yang dimulai 25 Mei lalu difokuskan pada 48 desa tertular rabies di tiga kabupaten yakni Bangli, Klungkung dan Jembrana. Dari dua tahapan pelaksanaan vaksinasi massal, sekitar 158 ribu ekor anjing dari jumlah populasi 407 ribu lebih telah dieliminasi, dan sisanya mendapatkan vaksin.
Bila vaksinasi ini tidak dilaksanakan secara rutin, potensi kasus penyebaran akan terjadi lagi. Setiap tahun terjadi kelahiran anjing baru sekitar 22 sampai 30 persen, artinya bila ada satu ekor anjing tercecer positif rabies akan berdampak luas terhadap kasus rabies,'' ujar Wayan Mardiana, Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmanvet Disnak Bali seizin Kepala Dinas Peternakan, Senin (30/5) kemarin.
Menurutnya, vaksinasi merupakan kegiatan utama yang mutlak dilaksanakan untuk memutus siklus virus rabies, sedangkan eliminasi hanyalah program pendukung. Diharapkan akhir Desember 2011 sudah tidak ada lagi kasus rabies untuk menuju Bali bebas rabies 2012.
Terkait penegakan Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies, di mana mengisyaratkan anjing liar dan anjing milik masyarakat yang diliarkan wajib dieliminasi, Mardiana mengatakan, program pengandangan di masing-masing desa baru bisa mulai direalisasikan Juni mendatang. Saat ini, kata dia, baru tersedia 67 kandang yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing desa. Kandang ini nantinya berfungsi sebagai penampungan sementara anjing liar dan anjing masyarakat yang diliarkan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bali sejak November 2008 hingga saat ini tercatat sekitar 128 orang telah meninggal di Bali setelah tergigit anjing.
Kamis, 26 Mei 2011
Desa Kutuh Duta Badung ke Tingkat Propinsi Rumput Laut Kutuh, Komoditi Andalan Terbaik di Indonesia
Mangupura (Bisnis Bali) – Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, untuk tahun ini sebagai duta Kabupaten Badung dalam lomba desa/kelurahan tingkat Propinsi Bali tahun 2011. Penilaian oleh Tim Propinsi dilaksanakan pada Rabu (25/5) kemarin, di Balai Br. Kaja Jati, Desa Kutuh.
Tim disambut Sekkab Badung Kompyang R. Swandika, anggota DPRD Badung I Ketut Suda Arsa, Ketua TP PKK Badung Ny. Ratna Gde Agung, Ketua WHDI Badung Ny . Ayu Sudikerta serta masyarakat Desa Kutuh. Sebelum melakukan penilaian, Tim Propinsi dapat menyaksikan pameran potensi Desa Kutuh mulai dari hasil pertanian lahan kering hingga hasil pertanian rumput laut sebagai andalan Desa Kutuh.
Perbekel Desa Kutuh I Nyoman Mesir mengatakan, potensi andalan di Desa Kutuh adalah budi daya rumput laut yang telah menjadi komoditi ekspor dan menjadi rumput laut yang terbaik di Indonesia. Dari 798 KK penduduk Desa Kutuh, 415 KK merupakan petani rumput laut yang terbagi menjadi 5 kelompok petani rumput laut dan dua kelompok wanita tani rumput laut. Lanjut Mesir, mengenai hasil produksi rumput laut dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2009 misalnya, hasil produksi basah rumput laut mencapai 12,6 juta kg dengan nilai Rp 14,8 milyar lebih, sedangkan 2010 mengalami peningkatan menjadi 14,3 kg dengan nilai Rp 15,9 milyar lebih.
Dua kelompok rumput laut Desa Kutuh yakni Kelompok Segara Amerta dan Kelompok Sari Segara berhasil menjadi yang terbaik di tingkat nasional kategori pembudi daya rumput laut tahun 2009 dan 2010. “Pada awal tahun 2011 ini Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad telah mencanangkan Kutuh sebagai kawasan Minapolitan rumput laut,” tambahnya. Dengan semangat dan kerja keras masyarakat Kutuh, kini tingkat kesejahteraan masyarakat Kutuh sudah baik dan tidak ada lagi rumah tangga miskin di Desa Kutuh alias 0 %.
Di sisi lain, Sekkab Badung Kompyang R. Swandika menyampaikan, lomba desa ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana tingkat pembangunan di desa. Melalui lomba ini pihak desa dapat memetik manfaatnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat dijadikan contoh pembangunan di masa mendatang.
Selain itu lomba desa sebagai upaya mendorong tekad masyarakat untuk selalu berinovasi menggali potensi desa sekaligus sebagai evaluasi keberhasilan pembangunan di desa baik itu bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya serta pemberdayaan masyarakat. “Kami yakin Desa Kutuh sebagai duta Kabupaten Badung mampu menjadi yang terbaik di Propinsi Bali bahkan di tingkat nasional,” katanya.
Kepala BPMD Propinsi Bali I Putu Astawa selaku Ketua Tim penilai merasa salut dan terharu atas semangat krama Desa Kutuh dalam mengikuti lomba desa ini. Diharapkan, lomba ini bukan sekadar untuk meraih juara, tapi mendorong komitmen desa untuk mampu memberantas kebodohan dan mengentaskan kemiskinan. Ia juga mengharapkan masyarakat mampu meningkatkan kebersamaan sehingga dapat terwujudnya nilai luhur yakni Tri Hita Karana di masyarakat. *
Jadi Ajang Temu Karya, Penas KTNA Diharapkan Beri Kontribusi bagi Pertanian Bali
Tabanan (Bisnis Bali) – Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) XIII yang akan diselenggarakan di Kalimantan Timur pada 13 - 23 Juni 2011 mendatang, di mana Bali ikut menjadi salah satu peserta pada ajang tersebut. Ajang tersebut diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi sektor pertanian di Bali mengingat Penas merupakan ajang temu karya petani di tingkat nasional.
”Ada berbagai kegiatan dalam Penas KTNA nanti, namun di antara 37 kegiatan itu yang menjadi perhatian kami adalah di bidang 4 yaitu Temu Karya, di mana dalam bidang ini kita maupun para peserta lainnya dituntut mempunyai suatu hal yang nyata pada sektor pertanian secara umum,” ungkap Ketua KTNA Bali, Ir. Made Suparsa, di sela-sela acara pembekalan bersama peserta Penas se-Propinsi Bali di Tabanan, Rabu (25/5) kemarin.
Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali, Ir. Made Putra Suryawan sekaligus mewakili Gubernur Bali, instansi terkait dan seluruh anggota KTNA se-Propinsi Bali.
Suparsa menerangkan, di ajang temu karya nanti pada kegiatan Penas di mana kebetulan Bali memiliki dua usulan materi yang diajukan, yaitu pengolahan limbah pertanian untuk menambah pendapatan petani yang akan dipresentasikan oleh peserta KTNA dari Buleleng dan pembuatan batu buatan untuk menambah pendapatan petani yang akan dipresentasikan oleh anggota KTNA dari Denpasar pada ajang Penas nanti.
Menurut Suparsa, di ajang penyampaian materi pada temu karya tersebut bisa memberi masukan bagi para peserta Penas lainnya yang terdiri dari 33 propinsi. Begitu pula sebaliknya, penyampaian materi unggulan dari propinsi lain, juga diharapkan bisa memberi masukan positif sebagai pembelajaran bagi sektor pertanian di Bali untuk masa mendatang.
Ia mengatakan, prestasi KTNA Bali sendiri dalam ajang Penas XII tahun sebelumnya, sempat meraih empat besar dalam ajang tersebut. Harapnya, di Penas mendatang ini kondisi tersebut bisa lebih baik lagi. Beranjak dari kondisi tersebut, maka KTNA Bali ini telah menggodok di beberapa bidang agar benar-benar mengetahui permasalahan, kegiatan dan waktu.
“Meski begitu, ajang Penas ini tidak semata-mata hanya mencari juara. Juara ini sebenarnya sangat tergantung dari program dan aksi dinas, kami di KTNA selama ini mengadopsi program kebijakan lewat dinas terkait. Bila itu memang membawa nilai tambah mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh seluruh KTNA di seluruh Indonesia ,” ujarnya.
Sementara itu, Made Putra Suryawan di kesempatan tersebut mengungkapkan, sepulang dari ajang Penas nanti, para peserta Penas dari Bali ini mampu untuk melaksanakan beragam hasil ilmu maupun teknologi di sektor pertanian yang didapat pada ajang tersebut untuk diterapkan di Bali, paling tidak diharapkan ada sinkronisasi program yang didapat di ajang Penas dengan program pembangunan yang ada di Bali sekarang ini.
“Mudah-mudahan dari ajang Penas ini ada satu titik temu untuk memajukan sektor pertanian di Bali nanti,” katanya. *man
”Ada berbagai kegiatan dalam Penas KTNA nanti, namun di antara 37 kegiatan itu yang menjadi perhatian kami adalah di bidang 4 yaitu Temu Karya, di mana dalam bidang ini kita maupun para peserta lainnya dituntut mempunyai suatu hal yang nyata pada sektor pertanian secara umum,” ungkap Ketua KTNA Bali, Ir. Made Suparsa, di sela-sela acara pembekalan bersama peserta Penas se-Propinsi Bali di Tabanan, Rabu (25/5) kemarin.
Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali, Ir. Made Putra Suryawan sekaligus mewakili Gubernur Bali, instansi terkait dan seluruh anggota KTNA se-Propinsi Bali.
Suparsa menerangkan, di ajang temu karya nanti pada kegiatan Penas di mana kebetulan Bali memiliki dua usulan materi yang diajukan, yaitu pengolahan limbah pertanian untuk menambah pendapatan petani yang akan dipresentasikan oleh peserta KTNA dari Buleleng dan pembuatan batu buatan untuk menambah pendapatan petani yang akan dipresentasikan oleh anggota KTNA dari Denpasar pada ajang Penas nanti.
Menurut Suparsa, di ajang penyampaian materi pada temu karya tersebut bisa memberi masukan bagi para peserta Penas lainnya yang terdiri dari 33 propinsi. Begitu pula sebaliknya, penyampaian materi unggulan dari propinsi lain, juga diharapkan bisa memberi masukan positif sebagai pembelajaran bagi sektor pertanian di Bali untuk masa mendatang.
Ia mengatakan, prestasi KTNA Bali sendiri dalam ajang Penas XII tahun sebelumnya, sempat meraih empat besar dalam ajang tersebut. Harapnya, di Penas mendatang ini kondisi tersebut bisa lebih baik lagi. Beranjak dari kondisi tersebut, maka KTNA Bali ini telah menggodok di beberapa bidang agar benar-benar mengetahui permasalahan, kegiatan dan waktu.
“Meski begitu, ajang Penas ini tidak semata-mata hanya mencari juara. Juara ini sebenarnya sangat tergantung dari program dan aksi dinas, kami di KTNA selama ini mengadopsi program kebijakan lewat dinas terkait. Bila itu memang membawa nilai tambah mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh seluruh KTNA di seluruh Indonesia ,” ujarnya.
Sementara itu, Made Putra Suryawan di kesempatan tersebut mengungkapkan, sepulang dari ajang Penas nanti, para peserta Penas dari Bali ini mampu untuk melaksanakan beragam hasil ilmu maupun teknologi di sektor pertanian yang didapat pada ajang tersebut untuk diterapkan di Bali, paling tidak diharapkan ada sinkronisasi program yang didapat di ajang Penas dengan program pembangunan yang ada di Bali sekarang ini.
“Mudah-mudahan dari ajang Penas ini ada satu titik temu untuk memajukan sektor pertanian di Bali nanti,” katanya. *man
Rabu, 25 Mei 2011
Menu Ikan tetap Diburu Konsumen, Pedagang Terkendala Bahan Baku
Gianyar (Bisnis Bali)- Makanan olahan aneka jenis ikan, tetap menjadi menu favorit dan selalu diburu konsumen. Menu makanan ini dikenal sehat, bergizi dan mengandung nilai protein tinggi sehingga disukai berbagai lapisan masyarakat.
‘'Konsumennya tetap ramai, asalkan bahan baku ikan terpenuhi di pasaran,'' ucap Ni Komang Ayu Ariani pemilik warung makan be pasih di pantai Lebih Gianyar, belum lama ini.
Jelas Ariani, permintaan menu makanan olahan ikan nyaris tidak pernah sepi. Hanya saja kendalanya selama ini, ketersediaan bahan baku beupa ikan di pasaran yang tidak menentu. Seperti saat ini, nelayan jarang melaut membuat pasokan ikan tuna, cakalang, martin, kakap dan lainnya berkurang. Akibatnya, konsumen juga agak menurun karena banyak yang tidak terpenuhi kebutuhannya.
Pada hal jika bahan baku tersedia, lebih dari 300 orang konsumen per hari menikmati menu makanan olahan ikan laut. Seperti sate lilit, bakso, ikan bakar dan lainnya yang sudah cukup terkenal di Bali . Terlebih lagi, dengan banyaknya hari libur membuat jumlah konsumen makin ramai.
‘'Banyak konsumen yang kecewa, karena tidak bisa menikmati menu makanan kesukaan karena bahan baku ikan terbatas,'' terang Ariani, sambil menambahkan, menu makanan dari ikan cukup mudah dalam proses pengolahannya. Di samping itu, menu ikan disukai semua lapisan masyarakat. Kondisi inilah membuat menu makanan dari ikan nyaris tidak pernah sepi pembeli, hanya saat-saat tertentu saja jumlahnya menurun.
‘'Apalagi harga daging sapi dan babi mahal, yang membuat konsumen banyak berpaling ke menu makanan dari ikan. Apakah sup ikan, sate ikan, bakso ikan, ikan bakar dan lainnya baik dari air tawar maupun laut,'' ujar Ni Kadek Agustini, pemilik warung makan lainnya di pantai Lebih.
Ia menambahkan, warung makannya selama ini banyak disinggahi konsumen yang berstatus pegawai negeri sipil maupun swasta, yang menikmati makan siangnya. Menu makanan dari ikan, selain memiliki gizi dan protein tinggi, juga harganya yang terjangkau. *mur
Diklatpim IV Kabupaten Sitaro Provinsi Sultra Kunjungi Badung
Pemkab Badung tak henti-hentinya menerima kunjungan tamu dari daerah-daerah di Indonesia. Kali ini giliran rombongan Diklatpim IV Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO) Propinsi Sulawesi Utara memilih Badung menjadi objek kunjungan.
Rombongan Diklatpim tersebut diterima Bupati Badung diwakili Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Ir. I Made Badra MM, Rabu tanggal 25 Mei 2011 kemarin bertempat di ruang Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Badung, Mangupraja Mandala.
Made Badra menyampaikan, terima kasih karena Badung telah dipilih menjadi objek orientasi lapangan (OL). ”Semoga kunjungan ini bisa bermanfaat dan dapat berguna di tempat kerja masing-masing,” katanya.
Ketua rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Siau Tagulandang Biaro (SITARO) menyatakan, dipilihnya Badung menjadi tujuan orientasi tidak terlepas dari keberhasilan Badung dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik, serta keberhasilan sektor Perikanan dan Pariwisata ”Menjadikan Badung sebagai perbandingan dan pertimbangan merupakan hal yang sangat tepat, semua sektor pembangunan di Badung telah berjalan dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan serta diimplementasikan dan diterapkan di tempat tugasnya masing-masing,” terangnya.
Dijelaskan pula Diklatpim IV berjumlah 50 orang dibagi menjadi dua kelompok, setiap kelompok memilik agenda masing-masing, seperti kelompok pertama mendalami SDM dan Pelayanan di Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan serta cara dan kinerja yang dimiliki sesuai dengan tugasnya. Kelompok kedua mengagendakan hal yang sama di sektor pariwisata
*
Rombongan Diklatpim tersebut diterima Bupati Badung diwakili Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Ir. I Made Badra MM, Rabu tanggal 25 Mei 2011 kemarin bertempat di ruang Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Badung, Mangupraja Mandala.
Made Badra menyampaikan, terima kasih karena Badung telah dipilih menjadi objek orientasi lapangan (OL). ”Semoga kunjungan ini bisa bermanfaat dan dapat berguna di tempat kerja masing-masing,” katanya.
Ketua rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Siau Tagulandang Biaro (SITARO) menyatakan, dipilihnya Badung menjadi tujuan orientasi tidak terlepas dari keberhasilan Badung dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik, serta keberhasilan sektor Perikanan dan Pariwisata ”Menjadikan Badung sebagai perbandingan dan pertimbangan merupakan hal yang sangat tepat, semua sektor pembangunan di Badung telah berjalan dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan serta diimplementasikan dan diterapkan di tempat tugasnya masing-masing,” terangnya.
Dijelaskan pula Diklatpim IV berjumlah 50 orang dibagi menjadi dua kelompok, setiap kelompok memilik agenda masing-masing, seperti kelompok pertama mendalami SDM dan Pelayanan di Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan serta cara dan kinerja yang dimiliki sesuai dengan tugasnya. Kelompok kedua mengagendakan hal yang sama di sektor pariwisata
*
Selasa, 24 Mei 2011
Di Desa Pakraman Sibetan Tangkap Ikan dengan Setrum Didenda Satu Karung Beras
Larangan menangkap ikan dengan racun atau dengan setrum diberlakukan di Desa pakraman Sibetan, Karangasem. Larangan itu dimasukkan ke dalam awig-awig desa dan dilaksanakan semua krama. Hasilnya, sejak beberapa tahun larangan itu diberlakukan, populasi berbagai jenis ikan di sungai wilayah Sibetan kian banyak.
DULU sebelum ada larangan meracun ikan di sungai atau menangkap ikan dengan setrum di sungai atau kolam Desa Sibetan, banyak orang menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan. Akibatnya, saat itu kian sulit mendapatkan ikan, udang atau kepiting. Menyadari keadaan seperti itu di mana lingkungan terancam, prajuru desa pun memasukkan larangan menangkap ikan dengan racun atau cara lain ke dalam awig-awig.
Hal itu disampaikan salah seorang prajuru Desa Pakraman Sibetan, Sumardi. Larangan menangkap ikan dengan racun maupun setrum didukung oleh krama desa. Belakangan ini air sungai jernih, selain itu ikan dan binatang sungai lainnya kian banyak. Warga pun makin senang memancing di sungai dengan kail. Menangkap ikan dengan pancing dibolehkan, tetapi menangkap ikan dengan racun atau menyetrum dikenakan sanksi. Sesuai awig-awig Desa Pakraman Sibetan, barang siapa menangkap ikan di sungai dengan racun atau yang bisa merusak lingkungan, dikenakan denda setara satu karung beras dan ditambah melakukan bersih-bersih di Pura Puseh selama satu minggu.
Menurut Sumardi, tahun lalu ada beberapa warga dari Sibetan dan luar desa kedapatan mencari ikan dengan cara yang dilarang di desa itu. Warga pun melaporkan ke prajuru desa, dan pelaku tertangkap tangan. Mereka lantas diajukan ke desa, dan dikenai sanksi denda.
Tokoh desa lainnya, Made Kota asal Banjar Tengah, Sibetan menambahkan, karena prajuru didukung desa sangat tegas dalam menegakkan awig-awig itu, belakangan sudah tak ada lagi pelanggar atau perusak lingkungan. Selain larangan menangkap ikan, menembak burung juga dilarang.
Sementara menangkap ikan dengan cara apa pun dilarang di kolam atau Telaga Tista. Kolam yang dikenal sebagai objek wisata warga lokal terutama pada libur hari raya keagamaan itu, disucikan krama Desa Sibetan. ''Warga di Desa Sibetan belakangan senang karena air sungai jernih, selain itu juga ikan di sungai kian banyak dan mudah mendapatkan ikan meski hanya dengan memancing menggunakan kail sebagai pengisi hobi,'' ujar Made Kota.
Sumardi yang juga Ketua Komisi I di DPRD Karangasem itu, menyebutkan, kelestarian lingkungan dimasukkan dalam awig-awig desa dan didukung krama. Menurutnya, bisa saja penerapan penjagaan lingkungan yang sukses dilakukan di desa pakraman yang dikenal sebagai sentra penghasil salak itu diserap (diadopsi) di desa lainnya. Kalau ada kemauan dan kebijakan prajuru dalam rangka kebaikan bersama, tentunya didukung krama. Membudayakan bersih lingkungan dari sampah, juga sudah dimasukkan ke dalam awig-awig desa seperti di Desa Pakraman Purwayu Kecamatan Abang dan di Selumbung, Manggis. ''Hal seperti itu perlu dilanjutkan dan didukung semua krama,'' katanya. (bud)
Senin, 23 Mei 2011
Warga Kelan Tagih Janji
MANGUPURA, NusaBali
Senin 23 Mei 2011
Masyarakat Desa Adat Kelan Tuban, Kuta menagih janji pemerintah terkait rencana pelebaran jalan dan gorong-gorong di areal Catus Pata Kelan. Pasalnya, hingga sekarang belum ada realisasi dari rencana tersebut. Padahal, perencanaan ini sudah menjadi prioritas pada tahun anggaran 2010 lalu.
Bahkan pada tahun 2010 pihak instansi terkait melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah melakukan pengecekan di lokasi.
“Kami memang sangat berharap kepada pemerintah agar bisa segera diberikan jawaban yang pasti atas kepastian realisasi rencana ini,” ujar Bendesa Adat Kelan, Tuban, Wayan Sugita, kemarin. Diungkapkannya, pada 2010 lalu, permohonan pelebaran jalan ini sudah diajukan oleh Desa Adat Kelan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian pada akhir tahun itu, pihak Dinas BMP dan Bappeda sudah turun ke lokasi melakukan pengecekan, pengukuran. Dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan anggaran sebesar Rp 150 juta. Dari perencanaannya, pelebaran areal Catus Pata akan diperlebar dari lingkar 4 meter menjadi 7 meter.
“RAB sudah ada, dan persyaratan sudah dipenuhi. Desa Adat Kelan sudah siap dengan rencananya, dan sudah membebaskan tanah di areal yang akan dibangun,” tambah Sugita. Lebih lanjut Sugita mengatakan, desakan warga agar segera dilakukan pelebaran jalan jalan di areal Catus Pata, karena kondisi jalan raya khususnya jalur Jalan Raya Uluwatu sudah krodit, yang menyebabkan kemacetan. Ia pun menegaskan dengan adanya pelebaran areal Catus Pata ini, maka kemacetan bisa teratasi paling tidak bisa berkurang. “Kemacetan di kawasan itu sudah terjadi dan cukup berimbas. Terutama ketika warga akan menuju banjar dan ke pura, sering terjebak macet di areal Catus Pata itu,” jelas Sugita.
Sedangkan, Kepala Dinas BMP Badung, Ida Bagus Soerya, belum bisa memberikan penjelasan terkait perencanaan ini. Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak diangkat meskipun ada nada panggil. Sementara itu, untul proyek pembangunan program penataan pesisir Pantai Kelan sudah mulai ada kejelasan. Terutama mengenai rekomendasi dari PT Angkasa Pura (PAP). Pihak PAP dikabarkan sudah merekomendasikan wilayah pesisir tersebut dibangun dan ditata oleh desa adat setempat.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanlut) Badung, I Made Badra. Menurutnya ia sudah mendapatkan kabar soal turunnya rekomendasi PAP pusat. Namun mengenainya detail masih belum bisa dijelaskan secara rinci.
“Sudah ada rekomendasi dari PT PAP. Saya sudah memperoleh kabar dari GM (General Manager)nya. Besok (hari ini) mungkin akan dibahas. Detailnya belum tahu apakah ada perubahan atau tidak dari rencana awal,” jelas Badra.7zut
Senin 23 Mei 2011
Masyarakat Desa Adat Kelan Tuban, Kuta menagih janji pemerintah terkait rencana pelebaran jalan dan gorong-gorong di areal Catus Pata Kelan. Pasalnya, hingga sekarang belum ada realisasi dari rencana tersebut. Padahal, perencanaan ini sudah menjadi prioritas pada tahun anggaran 2010 lalu.
Bahkan pada tahun 2010 pihak instansi terkait melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah melakukan pengecekan di lokasi.
“Kami memang sangat berharap kepada pemerintah agar bisa segera diberikan jawaban yang pasti atas kepastian realisasi rencana ini,” ujar Bendesa Adat Kelan, Tuban, Wayan Sugita, kemarin. Diungkapkannya, pada 2010 lalu, permohonan pelebaran jalan ini sudah diajukan oleh Desa Adat Kelan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian pada akhir tahun itu, pihak Dinas BMP dan Bappeda sudah turun ke lokasi melakukan pengecekan, pengukuran. Dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan anggaran sebesar Rp 150 juta. Dari perencanaannya, pelebaran areal Catus Pata akan diperlebar dari lingkar 4 meter menjadi 7 meter.
“RAB sudah ada, dan persyaratan sudah dipenuhi. Desa Adat Kelan sudah siap dengan rencananya, dan sudah membebaskan tanah di areal yang akan dibangun,” tambah Sugita. Lebih lanjut Sugita mengatakan, desakan warga agar segera dilakukan pelebaran jalan jalan di areal Catus Pata, karena kondisi jalan raya khususnya jalur Jalan Raya Uluwatu sudah krodit, yang menyebabkan kemacetan. Ia pun menegaskan dengan adanya pelebaran areal Catus Pata ini, maka kemacetan bisa teratasi paling tidak bisa berkurang. “Kemacetan di kawasan itu sudah terjadi dan cukup berimbas. Terutama ketika warga akan menuju banjar dan ke pura, sering terjebak macet di areal Catus Pata itu,” jelas Sugita.
Sedangkan, Kepala Dinas BMP Badung, Ida Bagus Soerya, belum bisa memberikan penjelasan terkait perencanaan ini. Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak diangkat meskipun ada nada panggil. Sementara itu, untul proyek pembangunan program penataan pesisir Pantai Kelan sudah mulai ada kejelasan. Terutama mengenai rekomendasi dari PT Angkasa Pura (PAP). Pihak PAP dikabarkan sudah merekomendasikan wilayah pesisir tersebut dibangun dan ditata oleh desa adat setempat.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanlut) Badung, I Made Badra. Menurutnya ia sudah mendapatkan kabar soal turunnya rekomendasi PAP pusat. Namun mengenainya detail masih belum bisa dijelaskan secara rinci.
“Sudah ada rekomendasi dari PT PAP. Saya sudah memperoleh kabar dari GM (General Manager)nya. Besok (hari ini) mungkin akan dibahas. Detailnya belum tahu apakah ada perubahan atau tidak dari rencana awal,” jelas Badra.7zut
Minggu, 22 Mei 2011
Harga Sapi Bali Jeblok Peternak Minta Larangan Antarpulau Dicabut
Amlapura (Bali Post) -Kebijakan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dituding para petani peternak sapi di Karangasem sebagai biang kerok jebloknya harga sapi Bali belakangan ini. Kebijakan Gubernur yang melarang penjualan atau mengantarpulaukan sapi Bali ke luar daerah, menyebabkan pasar sapi Bali hanya terbatas di Bali. Karena itu, peternak minta kebijakan yang melarang antarpulau sapi Bali dicabut.
Ketua Kelompok Tani Yoga Merta Banjar Batudawa Desa Tulamben, Karangasem, Ketut Winata Yana, yang ditemui di desanya Minggu (22/5) kemarin mengatakan, karena sapi Bali tak boleh dipasarkan ke luar Bali menyebabkan pemasaran sapi Bali sangat terbatas hanya berkisar di Bali. Akibatnya, antara suplai atau populasi sapi Bali dengan kebutuhan sangat timpang. Populasi sapi Bali jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan untuk dipotong.
Kebijakan Gubernur yang melarang penjualan sapi ke luar daerah, katanya, menyebabkan harga sapi anjlok dan hal itu sangat merugikan petani dan peternak sapi di Bali. Winata Yana mengatakan, seharusnya tak perlu ada kebijakan melarang menjual sapi Bali ke luar daerah bila Gubernur Bali sekadar khawatir populasi sapi Bali punah atau berkurang kalau dijual ke luar Bali. Menurutnya, sepanjang beternak sapi Bali menguntungkan dan masih ada lahan pertanian, petani di Bali pasti bakal terus-menerus beternak sapi Bali. "Semakin baik dan menguntungkan beternak sapi Bali, petani di Bali pasti berlomba-lomba beternak sapi Bali sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya tak perlu takut populasi sapi Bali habis," tegasnya.
Winata Yana mengatakan, kebijakan Gubernur Bali itu sudah sangat merugikan petani yang umumnya miskin. Menurutnya, kebijakan Gubernur itu harus segera dicabut. Bila tidak, akan sangat merugikan petani dan peternak dan pada gilirannya dikhawatirkan justru bakal membuat sapi Bali akan punah karena tidak ada lagi petani yang mau memelihara sapi Bali. Sebab, selama ini petani di Bali mengandalkan hasil ternak sapi sebagai sumber keuntungan atau sumber penghasilan utama. Ternak sapi sebagai tabungan. Ketika petani perlu uang mendadak atau kepepet, biasanya ternak sapinya yang dijual.
Namun kini, imbuh Ketut Dian, seorang peternak di Desa Datah, harga sapi sangat murah dan tentunya merugikan petani. "Sapi yang hendak dijual harganya murah, bahkan tak ada yang mau membeli," ujar Dian.
Petani lain, Wayan Blo, di Datah mengatakan pihaknya hendak menjual godel (anak sapi) sudah berumur tujuh bulan, pembeli hanya mau menawar Rp 1,8 juta. Peternak lainnya, Luh Wi, di desa sama mengatakan sapi induk beserta anaknya sempat ditawar seorang saudagar Rp 3,5 juta, namun dibatalkan tanpa alasan jelas. "Kami mau menjual sapi karena kepepet uang untuk menyekolahkan anak-anak, malah tak mau dibeli saudagar. Kala pun ada yang mau membeli, harganya sangat murah dan kami rugi besar," keluh Gede Kolir, peternak sapi lainnya di Datah. (013)
Ketua Kelompok Tani Yoga Merta Banjar Batudawa Desa Tulamben, Karangasem, Ketut Winata Yana, yang ditemui di desanya Minggu (22/5) kemarin mengatakan, karena sapi Bali tak boleh dipasarkan ke luar Bali menyebabkan pemasaran sapi Bali sangat terbatas hanya berkisar di Bali. Akibatnya, antara suplai atau populasi sapi Bali dengan kebutuhan sangat timpang. Populasi sapi Bali jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan untuk dipotong.
Kebijakan Gubernur yang melarang penjualan sapi ke luar daerah, katanya, menyebabkan harga sapi anjlok dan hal itu sangat merugikan petani dan peternak sapi di Bali. Winata Yana mengatakan, seharusnya tak perlu ada kebijakan melarang menjual sapi Bali ke luar daerah bila Gubernur Bali sekadar khawatir populasi sapi Bali punah atau berkurang kalau dijual ke luar Bali. Menurutnya, sepanjang beternak sapi Bali menguntungkan dan masih ada lahan pertanian, petani di Bali pasti bakal terus-menerus beternak sapi Bali. "Semakin baik dan menguntungkan beternak sapi Bali, petani di Bali pasti berlomba-lomba beternak sapi Bali sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya tak perlu takut populasi sapi Bali habis," tegasnya.
Winata Yana mengatakan, kebijakan Gubernur Bali itu sudah sangat merugikan petani yang umumnya miskin. Menurutnya, kebijakan Gubernur itu harus segera dicabut. Bila tidak, akan sangat merugikan petani dan peternak dan pada gilirannya dikhawatirkan justru bakal membuat sapi Bali akan punah karena tidak ada lagi petani yang mau memelihara sapi Bali. Sebab, selama ini petani di Bali mengandalkan hasil ternak sapi sebagai sumber keuntungan atau sumber penghasilan utama. Ternak sapi sebagai tabungan. Ketika petani perlu uang mendadak atau kepepet, biasanya ternak sapinya yang dijual.
Namun kini, imbuh Ketut Dian, seorang peternak di Desa Datah, harga sapi sangat murah dan tentunya merugikan petani. "Sapi yang hendak dijual harganya murah, bahkan tak ada yang mau membeli," ujar Dian.
Petani lain, Wayan Blo, di Datah mengatakan pihaknya hendak menjual godel (anak sapi) sudah berumur tujuh bulan, pembeli hanya mau menawar Rp 1,8 juta. Peternak lainnya, Luh Wi, di desa sama mengatakan sapi induk beserta anaknya sempat ditawar seorang saudagar Rp 3,5 juta, namun dibatalkan tanpa alasan jelas. "Kami mau menjual sapi karena kepepet uang untuk menyekolahkan anak-anak, malah tak mau dibeli saudagar. Kala pun ada yang mau membeli, harganya sangat murah dan kami rugi besar," keluh Gede Kolir, peternak sapi lainnya di Datah. (013)
''Piodalan'' di Pura Batumadeg Besakih
Amlapura (Bali Post) -Bertepatan dengan hari Soma Manis, Tolu, Senin (23/5) hari ini dilaksanakan piodalan di Pura Batumadeg, Besakih. Pura Batumadeng yang juga dipuja aspek nirguna shiva, yakni Linggayoni, sesuai dengan Catur Dala di Pura Besakih, Pura Batumadeg diposisikan di arah utara. Konstelasi arah utara adalah stana Dewa Wisnu. Tak pelak, semua wastra di pura itu didominasi serba warna hitam.
Salah satu Jro Mangku di Pura Batumadeg, Jro Mangku Mara mengatakan di Pasraman Besakih, Minggu (22/5) kemarin, upakara di Pura Batumadeg Senin pagi ini termasuk upakara tingkat sederhana. Piodalan yang berlangsung setiap enam bulan ini berbeda dengan upakara peneduh jagat yang jatuh setiap tahun, persisnya pada Tilem Kalima. Pada upacara ini akan dipersembahkan upakara bebangkit gelar sanga.
Upakara tidak melibatkan sulinggih sebagai pemimpin upacara, melainkan hanya di-puput Jro Mangku Widiarta. Dirinya sendiri, sebagai Jro Mangku yang dituakan di Pura yang posisinya di utara kawasan Pura Besakih itu. Lama piodalan-nya tidak seperti piodalan tiap tahun Ida Batara nyejer tiga hari. Untuk upacara enam bulannya ini Ida Batara nyejer hanya sehari. (kmb11)
Salah satu Jro Mangku di Pura Batumadeg, Jro Mangku Mara mengatakan di Pasraman Besakih, Minggu (22/5) kemarin, upakara di Pura Batumadeg Senin pagi ini termasuk upakara tingkat sederhana. Piodalan yang berlangsung setiap enam bulan ini berbeda dengan upakara peneduh jagat yang jatuh setiap tahun, persisnya pada Tilem Kalima. Pada upacara ini akan dipersembahkan upakara bebangkit gelar sanga.
Upakara tidak melibatkan sulinggih sebagai pemimpin upacara, melainkan hanya di-puput Jro Mangku Widiarta. Dirinya sendiri, sebagai Jro Mangku yang dituakan di Pura yang posisinya di utara kawasan Pura Besakih itu. Lama piodalan-nya tidak seperti piodalan tiap tahun Ida Batara nyejer tiga hari. Untuk upacara enam bulannya ini Ida Batara nyejer hanya sehari. (kmb11)
Jumat, 20 Mei 2011
PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN
Sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warganegara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan :
Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan.
Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
Tujuan Penyelenggaraan Penyuluhan
* Pemberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan SPK , pendampingan dan fasilitasi;
* Fungsi Sistem Penyuluhan
* memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
* mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
* meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
* membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
* membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
* menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
* melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan
Materi penyuluhan dapat berupa salah satu atau lebih dari 6 (enam) aspek yaitu:
1. teknologi
2. manajemen
3. ekonomi
4. ekologis
5. sosial dan budaya
6. hukum
Berdasarkan sifatnya, metoda penyuluhan dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari berbagai metoda yakni yang besifat massal, kelompok dan individu.
Metoda pendekatan dalam penyuluhan perikanan dapat bersifat persuasif, edukatif, komunikatif, akomodatif, dan fasilitatif.
Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warganegara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan :
Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan.
Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
Tujuan Penyelenggaraan Penyuluhan
* Pemberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan SPK , pendampingan dan fasilitasi;
* Fungsi Sistem Penyuluhan
* memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
* mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
* meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
* membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
* membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
* menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
* melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan
Materi penyuluhan dapat berupa salah satu atau lebih dari 6 (enam) aspek yaitu:
1. teknologi
2. manajemen
3. ekonomi
4. ekologis
5. sosial dan budaya
6. hukum
Berdasarkan sifatnya, metoda penyuluhan dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari berbagai metoda yakni yang besifat massal, kelompok dan individu.
Metoda pendekatan dalam penyuluhan perikanan dapat bersifat persuasif, edukatif, komunikatif, akomodatif, dan fasilitatif.
Memberdayakan Anak Nelayan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah Pesisir
Wilayah laut Indonesia mencapai 75,3 % dari total wilayah NKRI. Di dalam wilayah laut ini terkandung potensi sumberdaya yang sangat bervariasi baik hayati maupun nir-hayati. Potensi sumberdaya kelautan secara utuh meliputi sumberdaya perikanan, minyak bumi dan gas, jasa lingkungan (pariwisata bahari) dan transportasi laut. Jika semua potensi kelautan ini di kelola dengan baik maka diperkirakan 85 % perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sumber daya kelautan.
Namun sangat disayangkan bahwa paradigma pembangunan ekonomi Indonesia selama ini masih berbasis daratan. Padahal fakta sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya adalah kejayaan Negara (kerajaan) Maritim yang mengandalkan ketahanan ekonomi nasional melalui sentra pelabuhan dan jalur perdagangan laut yang implikasinya rakyat mampu mengembangkan potensi pangan secara mandiri untuk kesejahteraan mereka. Tragedi pemahaman daratan inilah yang sangat dimungkinkan menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan krisis pangan meningkat di berbagai daerah terpencil khususnya masyarakat pesisir (nelayan).
Visi membangun ekonomi Indonesia berbasis kelautan untuk mengembalikan kejayaan negara maritim ini yang menjadi filosofi berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999 dibawah mandat Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur). Dalam perkembangannya selama kurun waktu 11 tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan cikal bakal lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia tetap konsisten dan menggandeng gerbong (sektor) lain dalam sebuah gerakan “Revolusi Biru” yakni merubah pardigma pembangunan berbasis daratan menuju paradigma pembangunan berbasis kelautan.
Gerakan Revolusi Biru ini telah mengeluarkan petisi bersama yang menjadi platform gerakan perubahan yakni memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi; mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; meningkatkan produktifitas dan daya saing berbasis pengetahuan; dan memperluas akses pasar domestik dan internasional.
Platform gerakan revolusi Biru ini yang menjadi trade mark (visi dan misi) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2010 – 2014 dibawah Nakhkoda Dr. Fadel Muhammad melalui visinya “menjadi negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015 dengan misi untuk “mensejahterakan Masyarakat kelautan dan perikanan”.
Merubah cara berfikir (paradigma) bangsa Indonesia dari daratan menuju laut layaknya merubah budaya atau kebiasaan masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah sistem peradaban dan ini membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Sangat beralasan mengapa platform pertama pada Gerakan Revolusi Biru berbunyi “memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi”, maknanya orientasi pendidikan dan kebudayaan menjadi lokomotif pembangunan kelautan Indonesia, dengan kata lain pendidikan kelautan dan perikanan dianggap prioritas gerakan sekarang sekaligus investasi jangka panjang untuk mewujudkan “budaya bahari” yang tujuan utamanya untuk kesejateraan masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan).
Merupakan tugas mulia jika suatu lembaga pendidikan kelautan dan perikanan ingin mewujudkan sebuah peradaban bangsa yang berbudaya bahari. Sehingga perlu diciptakan sistem pendidikan khusus yang pro-rakyat miskin, pro-fesional dan pro-usaha. Sistem ini yang sedang dikembangkan unit kerja Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Jika gerakan ini dilaksanakan di seluruh pelosok nusantara, maka tentunya produksi kelautan dan perikanan dalam skala nasional akan meningkat. Sehingga cita-cita “menjadi negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia” bukanlah sebuah angan-angan belaka melainkan menjadi cita-cita luhur yang patut diperjuangkan bersama karena ini merupakan amanat konsitutusi yakni setiap daerah berhak atas pemerataan pembangunan yang sama guna “Mensejahterakan Masyarakatnya” khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mayoritas tinggal di 75,3 % wilayah NKRI.
Namun sangat disayangkan bahwa paradigma pembangunan ekonomi Indonesia selama ini masih berbasis daratan. Padahal fakta sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya adalah kejayaan Negara (kerajaan) Maritim yang mengandalkan ketahanan ekonomi nasional melalui sentra pelabuhan dan jalur perdagangan laut yang implikasinya rakyat mampu mengembangkan potensi pangan secara mandiri untuk kesejahteraan mereka. Tragedi pemahaman daratan inilah yang sangat dimungkinkan menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan krisis pangan meningkat di berbagai daerah terpencil khususnya masyarakat pesisir (nelayan).
Visi membangun ekonomi Indonesia berbasis kelautan untuk mengembalikan kejayaan negara maritim ini yang menjadi filosofi berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999 dibawah mandat Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur). Dalam perkembangannya selama kurun waktu 11 tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan cikal bakal lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia tetap konsisten dan menggandeng gerbong (sektor) lain dalam sebuah gerakan “Revolusi Biru” yakni merubah pardigma pembangunan berbasis daratan menuju paradigma pembangunan berbasis kelautan.
Gerakan Revolusi Biru ini telah mengeluarkan petisi bersama yang menjadi platform gerakan perubahan yakni memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi; mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; meningkatkan produktifitas dan daya saing berbasis pengetahuan; dan memperluas akses pasar domestik dan internasional.
Platform gerakan revolusi Biru ini yang menjadi trade mark (visi dan misi) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2010 – 2014 dibawah Nakhkoda Dr. Fadel Muhammad melalui visinya “menjadi negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015 dengan misi untuk “mensejahterakan Masyarakat kelautan dan perikanan”.
Merubah cara berfikir (paradigma) bangsa Indonesia dari daratan menuju laut layaknya merubah budaya atau kebiasaan masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah sistem peradaban dan ini membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Sangat beralasan mengapa platform pertama pada Gerakan Revolusi Biru berbunyi “memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi”, maknanya orientasi pendidikan dan kebudayaan menjadi lokomotif pembangunan kelautan Indonesia, dengan kata lain pendidikan kelautan dan perikanan dianggap prioritas gerakan sekarang sekaligus investasi jangka panjang untuk mewujudkan “budaya bahari” yang tujuan utamanya untuk kesejateraan masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan).
Merupakan tugas mulia jika suatu lembaga pendidikan kelautan dan perikanan ingin mewujudkan sebuah peradaban bangsa yang berbudaya bahari. Sehingga perlu diciptakan sistem pendidikan khusus yang pro-rakyat miskin, pro-fesional dan pro-usaha. Sistem ini yang sedang dikembangkan unit kerja Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Jika gerakan ini dilaksanakan di seluruh pelosok nusantara, maka tentunya produksi kelautan dan perikanan dalam skala nasional akan meningkat. Sehingga cita-cita “menjadi negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia” bukanlah sebuah angan-angan belaka melainkan menjadi cita-cita luhur yang patut diperjuangkan bersama karena ini merupakan amanat konsitutusi yakni setiap daerah berhak atas pemerataan pembangunan yang sama guna “Mensejahterakan Masyarakatnya” khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mayoritas tinggal di 75,3 % wilayah NKRI.
KKP Gelar Lomba Kelompencapir Mina Bahari di Bogor
Pada masa Orde Baru, Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir) sempat menjadi sangat populer di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Masih melalui siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI), kini gaya komunikasi tatap muka dua arah itu diterapkan kembali di sektor kelautan dan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nama Kelompencapir Mina Bahari untuk mendukung Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan (Gempita). Cara ini merupakan model komunikasi yang efektif karena langsung menyentuh ke masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha yang dikemas secara menarik.
Setelah sukses mengadakan lomba Kelompencapir Mina Bahari yang pertama di Banda Aceh, Maret lalu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) melalui Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) mengadakan lomba Kelompencapir yang kedua, Jumat (30/4), di Desa Kracak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kegiatan kali ini diikuti oleh para peserta dari wilayah regional III yang meliputi Provinsi Lampung, Banten, dan Jabar. Keluar sebagai pemenang pada perlombaan kali ini adalah Provinsi Lampung.
Lomba kelompencapir ini merupakan sebuah model penyuluhan dalam kerangka menumbuhkan apresiasi dan semangat peserta lomba dalam mengembangkan usahanya serta mendukung program minapolitan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha terbaik tingkat provinsi, memotivasi kelompok pelaku utama perikanan untuk meningkatkan kinerjanya, menstimulasi penumbuhkembangan kelompok pelaku utama perikanan yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kerjasama bidang Penyuluhan dan pendidikan kelautan dan perikanan. Sasaran kegiatan ini adalah terinformasikannya performance kegiatan usaha dari 33 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha terbaik tingkat provinsi, sehingga mampu memperluas jaringan usahanya dan terjalinnya kerja sama bidang penyuluhan dan pendidikan kelautan dan perikanan.
Menurut Kepala BPSDM KP, Sjarief Widjaja, fokus utama dari Gempita adalah pemberdayaan masyarakat perdesaan, keberpihakan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil serta pengolah ikan skala kecil yang terangkum dalam kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. “Itulah mengapa kelompok pelaku utama dan pelaku usaha terbaik setiap provinsi ditampilkan dalam Lomba Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa atau Kelompencapir Minapolitan. Selain kelompok pelaku utama dan pelaku usaha terbaik, juga pelestrarian warisan budaya lokal/kearifan lokal,” ujar Sjarief. Selain lomba Kelompencapir, diadakan pula temu wicara yang dilakukan sebelum lomba. Temu wicara ini melibatkan 300 peserta yang terdiri dari pelaku utama/pelaku usaha dari kawasan minapolitan/kawasan potensial perikanan, penyuluh perikanan, Dinas/Instansi Teknis Kelautan dan Perikanan maupun yang menangani penyuluhan, Unit Pelaksana Teknis lingkup KKP, dan masyarakat perikanan lainnya. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala BPSDM KP, Dirjen Perikanan Budidaya Ketut Sugama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Ahmad Hadadi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nurhayanti.
Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan setiap bulan yang akan diikuti oleh para peserta dari seluruh provinsi di Indonesia dan disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik, sebagai salah satu media informasi dan penyuluhan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk itulah peran dan dukungan maksimal media cetak dan elektronik akan sangat strategis dan menentukan keberhasilan Gempita. Hal ini dikarenakan pesan yang terkandung dalam kegiatan ini dapat disebarluaskan ke masyarakat di seluruh pelosok daerah melalui media massa. Untuk mewujudkan hal ini, pada kesempatan tersebut Pusluh KP mengadakan penandatanganan kerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) yang diwakili oleh Kepala Pusluh KP Herman Suherman dengan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Adnan Iskandar.
Kerja sama juga dilakukan oleh Kepala Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta, salah satu satuan pendidikan KKP, dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, serta pertukaran informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kelautan dan perikanan. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada kesempatan ini oleh Ketua STP Aef Permadi dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Indra Jaya. Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman dan wawasan peserta tentang konsepsi minapolitan dapat ditingingkatkan dengan memahami dan menguasai kelembagaan dan kepemimpinan kelompok, kewirausahaan, dan manajemen usaha kelompok. Diharapkan pula kualitas SDM kelautan dan perikanan dapat meningkat untuk mewujudkan visi, misi, dan strategi utama KKP.
HUMAS BPSDM - KP
Setelah sukses mengadakan lomba Kelompencapir Mina Bahari yang pertama di Banda Aceh, Maret lalu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) melalui Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) mengadakan lomba Kelompencapir yang kedua, Jumat (30/4), di Desa Kracak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kegiatan kali ini diikuti oleh para peserta dari wilayah regional III yang meliputi Provinsi Lampung, Banten, dan Jabar. Keluar sebagai pemenang pada perlombaan kali ini adalah Provinsi Lampung.
Lomba kelompencapir ini merupakan sebuah model penyuluhan dalam kerangka menumbuhkan apresiasi dan semangat peserta lomba dalam mengembangkan usahanya serta mendukung program minapolitan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha terbaik tingkat provinsi, memotivasi kelompok pelaku utama perikanan untuk meningkatkan kinerjanya, menstimulasi penumbuhkembangan kelompok pelaku utama perikanan yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kerjasama bidang Penyuluhan dan pendidikan kelautan dan perikanan. Sasaran kegiatan ini adalah terinformasikannya performance kegiatan usaha dari 33 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha terbaik tingkat provinsi, sehingga mampu memperluas jaringan usahanya dan terjalinnya kerja sama bidang penyuluhan dan pendidikan kelautan dan perikanan.
Menurut Kepala BPSDM KP, Sjarief Widjaja, fokus utama dari Gempita adalah pemberdayaan masyarakat perdesaan, keberpihakan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil serta pengolah ikan skala kecil yang terangkum dalam kelompok pelaku utama dan pelaku usaha. “Itulah mengapa kelompok pelaku utama dan pelaku usaha terbaik setiap provinsi ditampilkan dalam Lomba Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa atau Kelompencapir Minapolitan. Selain kelompok pelaku utama dan pelaku usaha terbaik, juga pelestrarian warisan budaya lokal/kearifan lokal,” ujar Sjarief. Selain lomba Kelompencapir, diadakan pula temu wicara yang dilakukan sebelum lomba. Temu wicara ini melibatkan 300 peserta yang terdiri dari pelaku utama/pelaku usaha dari kawasan minapolitan/kawasan potensial perikanan, penyuluh perikanan, Dinas/Instansi Teknis Kelautan dan Perikanan maupun yang menangani penyuluhan, Unit Pelaksana Teknis lingkup KKP, dan masyarakat perikanan lainnya. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala BPSDM KP, Dirjen Perikanan Budidaya Ketut Sugama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Ahmad Hadadi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nurhayanti.
Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan setiap bulan yang akan diikuti oleh para peserta dari seluruh provinsi di Indonesia dan disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik, sebagai salah satu media informasi dan penyuluhan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk itulah peran dan dukungan maksimal media cetak dan elektronik akan sangat strategis dan menentukan keberhasilan Gempita. Hal ini dikarenakan pesan yang terkandung dalam kegiatan ini dapat disebarluaskan ke masyarakat di seluruh pelosok daerah melalui media massa. Untuk mewujudkan hal ini, pada kesempatan tersebut Pusluh KP mengadakan penandatanganan kerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) yang diwakili oleh Kepala Pusluh KP Herman Suherman dengan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Adnan Iskandar.
Kerja sama juga dilakukan oleh Kepala Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta, salah satu satuan pendidikan KKP, dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, serta pertukaran informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kelautan dan perikanan. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada kesempatan ini oleh Ketua STP Aef Permadi dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Indra Jaya. Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman dan wawasan peserta tentang konsepsi minapolitan dapat ditingingkatkan dengan memahami dan menguasai kelembagaan dan kepemimpinan kelompok, kewirausahaan, dan manajemen usaha kelompok. Diharapkan pula kualitas SDM kelautan dan perikanan dapat meningkat untuk mewujudkan visi, misi, dan strategi utama KKP.
HUMAS BPSDM - KP
SURAT EDARAN TENTANG GRATIFIKASI
Yth.
Seluruh Pegawai Badan Pengembangan SDM KP
SURAT EDARAN
NOMOR SE. 50 /BPSDMKP/I/2011
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN TIDAK MEMINTA UANG TAMBAHAN (GRATIFIKASI)
KEPADA PENGGUNA LAYANAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menindaklanjuti Undang-Undang UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya yang mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya maka dipandang perlu bagi seluruh pegawai Badan Pengembangan SDM KP untuk dapat memberikan informasi terkait hal tersebut.
Apabila ada yang menerima gratifikasi, agar melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dapat difasilitasi oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pengembangan SDM KP selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberian gratifikasi diterima, dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pengembangan SDM KP.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Januari 2011
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM KP,
SJARIEF WIDJAJA
Tembusan:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP
Seluruh Pegawai Badan Pengembangan SDM KP
SURAT EDARAN
NOMOR SE. 50 /BPSDMKP/I/2011
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN TIDAK MEMINTA UANG TAMBAHAN (GRATIFIKASI)
KEPADA PENGGUNA LAYANAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menindaklanjuti Undang-Undang UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya yang mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya maka dipandang perlu bagi seluruh pegawai Badan Pengembangan SDM KP untuk dapat memberikan informasi terkait hal tersebut.
Apabila ada yang menerima gratifikasi, agar melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dapat difasilitasi oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pengembangan SDM KP selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberian gratifikasi diterima, dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pengembangan SDM KP.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Januari 2011
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM KP,
SJARIEF WIDJAJA
Tembusan:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP
Penyu yang perlu dilestarikan
DI Indonesia terdapat enam dari tujuh jenis penyu yang ada di dunia. Empat jenis di antaranya, yaitu penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik dan penyu lekang yang telah diketahui berkembang biak di Indonesia.Pembantaian penyu dan pengambilan telur penyu di Indonesia telah mendorong ke arah kepunahan penyu laut sebab secara alamiah keberhasilan hidup penyu hanya 1% dari seluruh telur yang dihasilkan. Penyu merupakan hewan langka dunia sehingga kepunahan penyu di Indonesia akan sangat merugikan Indonesia baik akibat kehilangan keanekaragaman hewan maupun posisi Indonesia di percaturan Internasional. Jadi untuk mengumpulkan dan mendata telur penyu yang ada di daerah kepulauan Karimunjawa, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan para penduduk untuk mencari telur penyu. Kita berharap tukik yang kita lepas ini akan kembali lagi ke pantai karena penyu mempunyai insting yang kuat akan habitat awalnya ketika penyu ini mulai dilepas di laut.
Kegiatan ini juga merupakan obyek wisata yang ada di lokasi pelestarian penyu seperti di Pantai Seseh Mengwi, Pantai Kuta,
Pantai Nusa Dua dan Tangjung Benoa
Kegiatan ini juga merupakan obyek wisata yang ada di lokasi pelestarian penyu seperti di Pantai Seseh Mengwi, Pantai Kuta,
Pantai Nusa Dua dan Tangjung Benoa
Kedonganan Butuh Dermaga
Nelayan Pantai Kedonganan Kab. Badung Bali meminta ." pemerintah segera merealisasi-kan pembangunan dermaga di wilayah Kedonganan. Nelayan meyakini kehadiran dermaga akan turut meningkatkan hasil produksi ikan Kedonganan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Badung.mengatakan, dermaga dibutuhkan nelayan untuk menyandarkan perahu.
"Kalau disandarkan di darat - akan merusak kapal, apalagi pada musim paceklik begini. Banyak perahu yang tidak melaut, jadi akan lebih baik disandarkan di dermaga. Kalau ada; dermaga, kami juga lebih mudah untuk bongkar muat"
Selain itu, dermaga juga akan menjadi potensi wisata yang menarik bagi pengunjung Pantai Kedonganan, Jimbaran dan Kelan. Ia meminta pemerintah agar memprioritaskan dergnaga Kedonganan, selain dermaga lain yang juga akan dibangun, seperti di Tanjung Benoa. -- "Tidak perlu dermaga yang mewah, yang sederhana saja juga tidak apa-apa. Dermaga itu diharapkan bisa menyandarkan kapal-kapal nelayan yang rata-rata berukuran 15 GT - 30 GT.
Biaya untuk membuat dermaga itu cukup besar. Dana tersebut diambil dari APBN. Pemprov Bali dan Pemda Badung juga membiayai pembuatan dermaga menelan biaya sekitar Rp 6,5 miliar. Pembangunannya dimulai tahun 2012.
"Kalau disandarkan di darat - akan merusak kapal, apalagi pada musim paceklik begini. Banyak perahu yang tidak melaut, jadi akan lebih baik disandarkan di dermaga. Kalau ada; dermaga, kami juga lebih mudah untuk bongkar muat"
Selain itu, dermaga juga akan menjadi potensi wisata yang menarik bagi pengunjung Pantai Kedonganan, Jimbaran dan Kelan. Ia meminta pemerintah agar memprioritaskan dergnaga Kedonganan, selain dermaga lain yang juga akan dibangun, seperti di Tanjung Benoa. -- "Tidak perlu dermaga yang mewah, yang sederhana saja juga tidak apa-apa. Dermaga itu diharapkan bisa menyandarkan kapal-kapal nelayan yang rata-rata berukuran 15 GT - 30 GT.
Biaya untuk membuat dermaga itu cukup besar. Dana tersebut diambil dari APBN. Pemprov Bali dan Pemda Badung juga membiayai pembuatan dermaga menelan biaya sekitar Rp 6,5 miliar. Pembangunannya dimulai tahun 2012.
Rabu, 18 Mei 2011
Protein dalam pakan harus diberikan secukupnya agar tidak mencemari lingkungan
Permasalahan tersebut muncul dari kegiatan akuakultur intensif yang padat modal, teknologi, dan menghasilkan sisa buangan yang tinggi per volume air. Utamanya untuk ikan-ikan bernilai tinggi seperti udang, salmon, dan ikan-ikan karnivora. Limbah yang dikeluarkan dari kegiatan akuakultur bersumber dari:
1. Sisa-sisa proses metabolisme ikan, berasal dari sisa rangkaian proses metabolisme dalam tubuh ikan yang dikeluarkan melalui insang dan urine.
2. Sisa-sisa proses pencernaan ikan, berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh ikan tetapi tidak bisa dicerna dan akhirnya dikeluarkan lagi dalam bentuk feces (kotoran).
3. Sisa-sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan atau kelebihan dari pakan yang diberikan.
Ketiga limbah tersebut menimbulkan pengaruh negatif pada lingkungan jika berlebih, yaitu melebihi kemampuan alami perairan untuk menguraikannya. Untuk mengurangi pengaruh negatif tersebut caranya dengan memperbaiki mutu dan teknis pemberian pakan.
Perbaikan mutu pakan, khususnya pada peningkatan jumlah nutrien yang diserap sehingga mengurangi jumlah nutrien yang terbuang ke lingkungan. Perbaikan pakan ini bisa meningkatkan jumlah pakan yang dicerna sehingga mengurangi produksi feces yang terbuang ke lingkungan. Otomatis hal ini akan mengurangi jumlah pakan yang tidak termakan oleh ikan.
Tentang limbah akuakultur ini, ada 3 komponen utama yang dianggap bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan yaitu limbah nitrogen, fosfor dan limbah dalam bentuk padatan. Limbah nitrogen dan fosfor berasal dari makanan yang tidak termakan, makanan yang tidak tercerna, dan sisa metabolisme tubuh ikan. Sedangkan limbah padat berasal dari makanan yang tidak termakan dan feces ikan.
1. Sisa-sisa proses metabolisme ikan, berasal dari sisa rangkaian proses metabolisme dalam tubuh ikan yang dikeluarkan melalui insang dan urine.
2. Sisa-sisa proses pencernaan ikan, berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh ikan tetapi tidak bisa dicerna dan akhirnya dikeluarkan lagi dalam bentuk feces (kotoran).
3. Sisa-sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan atau kelebihan dari pakan yang diberikan.
Ketiga limbah tersebut menimbulkan pengaruh negatif pada lingkungan jika berlebih, yaitu melebihi kemampuan alami perairan untuk menguraikannya. Untuk mengurangi pengaruh negatif tersebut caranya dengan memperbaiki mutu dan teknis pemberian pakan.
Perbaikan mutu pakan, khususnya pada peningkatan jumlah nutrien yang diserap sehingga mengurangi jumlah nutrien yang terbuang ke lingkungan. Perbaikan pakan ini bisa meningkatkan jumlah pakan yang dicerna sehingga mengurangi produksi feces yang terbuang ke lingkungan. Otomatis hal ini akan mengurangi jumlah pakan yang tidak termakan oleh ikan.
Tentang limbah akuakultur ini, ada 3 komponen utama yang dianggap bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan yaitu limbah nitrogen, fosfor dan limbah dalam bentuk padatan. Limbah nitrogen dan fosfor berasal dari makanan yang tidak termakan, makanan yang tidak tercerna, dan sisa metabolisme tubuh ikan. Sedangkan limbah padat berasal dari makanan yang tidak termakan dan feces ikan.
Bali Pacu Ekspor Ikan Kerapu
Ekspor hasil perikanan Bali, terutama ikan kerapu, ke China, Jepang dan Korea, selama delapan bulan tahun ini, naik baik dalam volume maupun devisanya.
Perdagangan luar negeri khusus ikan kerapu dari Bali menghasilkan devisa 6,4 juta dolar AS selama Januari-Agustus 2009, kata Kasubdin Perdagangan Luar Negeri Disperindag Bali, Ni Wayan Kusumawathi di Denpasar, Sabtu.
Perolehan tersebut mengalami peningkatan hingga 66 persen dari periode yang sama 2008 yang hanya 3,8 juta dolar AS. Volume perdagangannya juga naik 35 persen dari 1.244 ton Januari-Agustus 2008 menjadi 1.6460 ton selama delapan bulan pertama 2009.
Sedangkan ikan jenis lainnya menghasilkan devisa 4,1 juta dolar AS bertambah 69 persen jika dibandingkan Januari-Agustus 2008 hanya 2,4 juta dolar AS. Khusus ikan kerapu berapa pun ada persediaan akan laku ke pasaran ekspor, kata Kusumawathi.
Sektor perdagangan luar negeri khusus di bidang perikanan Bali masih memiliki pangsa pasar cerah apalagi ikan tuna segar maupun yang sudah dibekukan, laku di pasaran, terutama ke negeri matahari terbit maupun ke Amerika Serikat.
Total hasil perdagangan ikan laut yang merupakan salah satu andalan ekspor nonmigas Bali ini, sebesar 70,7 juta dolar AS atau meningkat 11 persen dari periode sebelumnya 63,3 juta dolar AS.
Kusumawathi mengatakan, perdagangan sektor perikanan memiliki andil 22,7 persen dari seluruh nilai ekspor aneka barang nonmigas Bali yang mencapai 310 juta dolar AS selama delapan bulan pertama 2009, turun 19 persen dari periode sama 2008 yang sebesar 387 juta dolar AS.
Sektor perikanan membantu dalam pengumpulan devisa negara dari Bali, sebab hasil perdagangan luar negeri dari aneka kerajinan buatan masyarakat daerah ini dan usaha industri kecil berkurang ke pasaran ekspor.
Devisa dari usaha industri kecil hanya 109,4 juta dolar AS selama Januari-Agustus 2009, berkurang 18 persen dari periode sama 2008 mencapai 134 juta dolar AS. Hasil kerajinan merosot 31 persen dari 188 juta dolar AS menjadi 128 juta dolar AS dalam periode yang sama.
Perdagangan luar negeri khusus ikan kerapu dari Bali menghasilkan devisa 6,4 juta dolar AS selama Januari-Agustus 2009, kata Kasubdin Perdagangan Luar Negeri Disperindag Bali, Ni Wayan Kusumawathi di Denpasar, Sabtu.
Perolehan tersebut mengalami peningkatan hingga 66 persen dari periode yang sama 2008 yang hanya 3,8 juta dolar AS. Volume perdagangannya juga naik 35 persen dari 1.244 ton Januari-Agustus 2008 menjadi 1.6460 ton selama delapan bulan pertama 2009.
Sedangkan ikan jenis lainnya menghasilkan devisa 4,1 juta dolar AS bertambah 69 persen jika dibandingkan Januari-Agustus 2008 hanya 2,4 juta dolar AS. Khusus ikan kerapu berapa pun ada persediaan akan laku ke pasaran ekspor, kata Kusumawathi.
Sektor perdagangan luar negeri khusus di bidang perikanan Bali masih memiliki pangsa pasar cerah apalagi ikan tuna segar maupun yang sudah dibekukan, laku di pasaran, terutama ke negeri matahari terbit maupun ke Amerika Serikat.
Total hasil perdagangan ikan laut yang merupakan salah satu andalan ekspor nonmigas Bali ini, sebesar 70,7 juta dolar AS atau meningkat 11 persen dari periode sebelumnya 63,3 juta dolar AS.
Kusumawathi mengatakan, perdagangan sektor perikanan memiliki andil 22,7 persen dari seluruh nilai ekspor aneka barang nonmigas Bali yang mencapai 310 juta dolar AS selama delapan bulan pertama 2009, turun 19 persen dari periode sama 2008 yang sebesar 387 juta dolar AS.
Sektor perikanan membantu dalam pengumpulan devisa negara dari Bali, sebab hasil perdagangan luar negeri dari aneka kerajinan buatan masyarakat daerah ini dan usaha industri kecil berkurang ke pasaran ekspor.
Devisa dari usaha industri kecil hanya 109,4 juta dolar AS selama Januari-Agustus 2009, berkurang 18 persen dari periode sama 2008 mencapai 134 juta dolar AS. Hasil kerajinan merosot 31 persen dari 188 juta dolar AS menjadi 128 juta dolar AS dalam periode yang sama.
Langganan:
Postingan (Atom)