Subsektor perikanan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Perannya semakin signifikan pada saat krisis ekonomi, terutama dalam mendatangkan devisa. Sayangnya selama ini, subsektor perikanan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha. Padahal bila dikelola secara serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia terutama masyarakat nelayan dan petani ikan.
Berdasarkan data perikanan. Armada perikanan laut nasional sampai tahun 1980 secara kuantitas sebenarnya cukup besar, yaitu sekitar 448.244 unit. Namun, komposisinya didominasi oleh kapal-kapal kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksinya. Dari jumlah kapal tersebut sekitar 58,48% (262.121 buah) adalah kapal tanpa motor yang memiliki kemampuan terbatas, dan hanya mampu beroperasi di sekitar perairan pantai. Sementara komposisi dari perahu motor, juga sebagian besar adalah perahu motor tempel (23,4%) yang juga memiliki keterbatasan melakukan penangkapan di perairan yang lebih luas.
Artinya, armada perikanan nasional yang memiliki kemampuan besar (modern) hanya 18,12%. padahal sumberdaya perikanan Indonesia di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya perikanan di ZEEI selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh kapal-kapal ikan asing, baik yang beroperasi secara legal maupun yang tidak memiliki izin tangkap. Tahun 1995 jumlah kapal ikan asing yang beroperasi di perairan ZEEI mencapai sekitar 941 unit. Maka, pemerintah akan memberikan bantuan kepada nelayan untuk pembangunan perikanan Indonesia.
Setelah pemerintah memberikan bantuan, terlihat menunjukan hasil yang nyata dan positif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Itu terlihat dari sumbangan PDB subsektor perikanan terhadap PDB nasional yang terus meningkat. Selama periode 1992 – 1996, PDB subsektor perikanan meningkat rata-rata 6,8% per tahun, yaitu dari Rp 4.662,3 miliar pada tahun 1992 menjadi 6.248,4 miliar pada tahun 1996.
Usaha pemerintah dalam upaya Pembangunan dalam bidang perikanan selama ini dapat dikatakan layak dijalankan karena berhasil dalam meningkatkan produksi, ekspor dan penerimaan devisa serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar